Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Palang Merah Indonesia (PMI), bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Nilai Kemanusiaan dalam Tradisi dan Budaya Jawa” di Yogyakarta pada 14 Februari 2023.

Alexandre Faite, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste

Acara ini dibuka oleh Alexandre Faite, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, A.M. Fachir, Sekretaris Jenderal PMI, serta Dr. Heribertus Jaka Triyana, SH., M.H., LLM, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pidato kunci dalam kegiatan ini disampaikan oleh Dr. Atnike Sigiro, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Mariana Hasbie, M.Li., Staff Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agama, mewakili Menteri Agama.
FGD yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-77 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat dan keagamaan di Yogyakarta.

A.M. Fachir, Sekretaris Jenderal PMI Pusat

Dr. Atnike Sigiro, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pidatonya menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu ada yang bersifat universal dan partikular, yaitu budaya lokal yang eksklusif. Tetapi, banyak juga ragam nilai di Indonesia yang sejalan dengan HAM seperti solidaritas, gotong royong, dan penghargaan terhadap nyawa manusia. “Untuk mempertemukan universalitas HAM dengan nilai lokal, Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional untuk menjamin HAM universal. Instrumen internasional yang diadaptasi dalam hukum nasional ini menjadi prasyarat agar nilai lokal menjadi bagian dari sejarah evolusi dan mendukung kemajuan peradaban HAM Indonesia”, tuturnya lagi.

Menteri Agama dalam pidato kuncinya yang disampaikan oleh Mariana Hasbie, menekankan pada peran agama dan kebudayaan dalam pelindungan martabat manusia di Indonesia. “Polarisasi identitas agama di masyarakat Indonesia yang plural dapat mengakibatkan konflik. Padahal, agama memiliki peran yang kompleks dan juga bisa menjadi inspirasi serta jalan menuju kesempurnaan jiwa. Sehingga, sebaiknya ada jembatan antara agama dan budaya”, lanjut Mariana.

Mariana Hasbie, M.Li., Staff Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agama, mewakili Menteri Agama

FGD ini menghadirkan empat pemateri, Ernawati Purwaningsih, S. Si., M. Sc., dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Adat, Fakultas Hukum UGM, Dr. Sri Ratna Saktimulya, M.Hum., Dosen Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya dan Plt. Kepala Pusat Studi Kebudayaan, UGM, serta Rina Rusman, S.H., M.H., konsultan dari ICRC.

Para pemateri memaparkan pandangan mereka

Para pemateri mendiskusikan beberapa poin utama, seperti budaya itu bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan jaman, pentingnya toleransi dalan pemajuan kebudayaan, serta banyak digunakannya kearifan lokal yang mengutamakan kultur dan tradisi dalam menangani masalah yang muncul.

Para pemateri juga merujuk ke berbagai referensi sejarah Jawa untuk melihat bahwa sejak dulu budaya Jawa sudah mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya saja, dalam Piwulang Sunan Kalijaga kepada Sutawijaya, tertera bahwa kasih sayang terhadap sesama merupakan benih menuju keselamatan. Dalam Kakawit Negarakertagama juga tertera nilai yang menghormati integritas fisik, seperti setiap orang harus dihormati walaupun mereka musuh, dan perintah untuk tidak menyiksa musuh yang meyerah. Penanganan jenazah dengan bermartabat juga termasuk salah satu nilai dalam budaya Jawa yang mencerminkan nilai kemanusiaan, melalui simbol-simbol yang digunakan dalam emnghormati jenazah.

Program Nilai Kemanusiaan adalah inisiasi bersama ICRC dan PMI. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur penghormatan dan pelindungan martabat manusia, baik yang terkandung dalam nilai-nilai kemanusiaan universal maupun dalam adat/budaya yang ada di Indonesia, termasuk budaya Jawa. Sebelumnya, serangkaian kajian dan diskusi juga telah diselenggarakan untuk menemukan konvergensi antara nilai kemanusiaan dan budaya Minang, Maluku, Bugis, Dayak, Bali, serta Aceh.