Yangon / Jenewa (ICRC) – Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Peter Maurer, hari Sabtu (19/01/13) lalu mengakhiri kunjungan ke Myanmar, yang mana baru pertama kali dilakukan oleh seorang Presiden ICRC.

Dalam kunjungannya, Peter Maurer bertemu dengan Presiden Uni Thein Sein, Menteri Dalam Negeri, Menteri Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, pimpinan kedua kubu di parlemen, pemimpin dua partai politik (U Htay Oo dari Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan, dan Daw Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi), serta Presiden Palang Merah Myanmar. Maurer juga mengunjungi Sittwe, negara bagian Rakhine, untuk melihat secara langsung situasi orang-orang yang terkena dampak kekerasan antar kelompok masyarakat.

“Kunjungan saya menandai dimulainya babak baru hubungan kami dengan pemerintah Myanmar dan juga babak baru kegiatan kemanusiaan kami di sini,” kata Maurer. “Presiden Thein Sein menunjukkan bahwa beliau sangat memahami pentingnya serta relevansi kegiatan-kegiatan ICRC yang bersifat netral, tidak memihak dan independen di Myanmar. Beliau juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan kami.” Contoh langkah konkritnya adalah ICRC diperbolehkan melakukan kunjungan ke beberapa penjara di Myanmar mulai minggu depan.

Presiden Maurer juga berbicara dengan pejabat-pejabat pemerintah mengenai berbagai isu yang berhubungan dengan permasalahan kemanusiaan. Hal-hal yang dibicarakan dalam diskusi tersebut antara lain kunjungan tahanan oleh staf ICRC yang bertujuan meningkatkan perlakuan dan kondisi penahanan, perawatan kesehatan bagi orang-orang yang terkena dampak konflik di Negara Bagian Kachin dan kekerasan antar kelompok di Negara bagian Rakhine. Isu yang juga diangkat adalah dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi kaki buatan bagi mereka yang diamputasi, termasuk korban-korban ranjau darat.

Dalam kunjungannya ke Negara bagian Rakhine, Peter Maurer mengamati situasi secara langsung dan melihat sendiri kebutuhan dari orang-orang yang terkena dampaknya. “Situasi di sini merupakan persoalan kemanusiaan besar,” katanya. “ICRC ingin memperluas kegiatannya dalam memastikan bahwa orang-orang mendapat akses ke perawatan kesehatan meskipun ada banyak kesulitan yang dihadapi di lapangan.”

Peter Maurer bertemu Kepala Menteri Negara Bagian Rakhine, U Hla Maung Tin, dan para pemimpin dari kedua kelompok masyarakat yang sedang bertikai. Maurer juga mengunjungi kamp-kamp penampungan bagi para pengungsi. Bersama Palang Merah Myanmar (PMM), ICRC mendistribusikan bantuan kemanusian dasar tapi vital untuk perawatan kesehatan, pasokan air, dan sanitasi di kamp-kamp pengungsian tersebut. Presiden ICRC dan Presiden Palang Merah Myanmar sepakat untuk memperkuat aksi bersama mereka di lapangan.

ICRC juga telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pelatihan bagi polisi & pasukan keamanan  mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku secara internasional dalam penegakan hukum dan kerangka hukum bagi kewenangan polisi. Pelatihan ini dapat membuka ruang perluasan kerjasama antara ICRC dan angkatan bersenjata Myanmar dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional.

“Secara keseluruhan pertemuan dan diskusi kami berjalan positif,” Peter Maurer menyimpulkan. “Beberapa usulan ICRC disambut baik. Namun kami masih berada di tahap awal hubungan baru – kami masih perlu melakukan banyak dialog dan berjalan selangkah demi selangkah.”