Bagi orang-orang yang tinggal di daerah konflik, akses terhadap layanan kesehatan dasar seringkali menantang atau mustahil. Populasi ini sama rentannya terhadap COVID-19 dan layak dilindungi dari ancaman kesehatan yang akut ini. Ditambah lagi, ICRC memperkirakan bahwa lebih dari 60 juta orang tinggal di wilayah yang berada di bawah control kelompok bersenjata non-negara mungkin beresiko tidak dimasukkan ke dalam kerangka distribusi vaksin nasional.
Kelompok-kelompok terpinggirkan, termasuk pengungsi internal, migran, pencari suaka, dan tahanan, harus dimasukkan ke dalam program vaksinasi nasional, dan dianggap sebagai orang yang membutuhkan perlidungan kesehatan sebagaimana ditawarkan oleh vaksin.
“Tenaga kesehatan atau seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang terancam di daerah yang terdampak oleh konflik bersenjata menderita dua kali lipat dampak konflik dan COVID-19 di wilayah-wilayah yang kerap terlupakan dan terabaikan. Kami percaya bahwa orang-orang yang berada di sana harus memperoleh hak dan akses yang sama terhadap vaksin seperti orang lain,” kata Robert Mardini, direktur jenderal ICRC.
Di wilayah konflik, kapasitas kesehatan buruk akibat rusak atau hancurnya layanan kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, infrastruktur yang tidak stabil dan perbatasan yang disengketakan mungkin dapat menghalangi distribusi vaksin. Mencapai garis depan dan wilayah yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata non-negara mendatangkan masalah yang kompleks; seperti logistik yang sulit, perlunya izin perjalanan dan berkurangnya ketersediaan listrik dan pendingin. Tindakan pembatasan dan sanksi dapat menghalangi akses ke area ini.
Bersama Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC), ICRC akan mendukung perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah karena mereka memiliki peran penting dalam menjalankan program vaksinasi dan mendistribusikan vaksin COVID-19 di negara masing-masing.
ICRC siap mendukung kampanye vaksinasi nasional dan memfasilitasi akses ke vaksin COVID-19 berdasarkan populasi di negara-negara yang terkena konflik bersenjata dan kekerasan. Selain itu, ICRC siap menggunakan privilesenya dan menawarkan layanannya sebagai perantara netral untuk memastikan akses vaksin bagi orang-orang yang tinggal di zona konflik, di daerah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah dan di tempat-tempat penahanan. Mengecualikan populasi ini dari vaksin COVID-19 menghadirkan risiko yang jelas karena tidak ada yang akan aman sampai semua orang aman.
ICRC meminta agar:
- negara memastikan masuknya populasi di wilayah yang memiliki isu kemanusiaan dalam kerangka vaksinasi nasional.
- Pihak-pihak yang berkonflik memberikan akses vaksin kepada penduduk yang berada di bawah kendali mereka dan memfasilitasi kerja organisasi kemanusiaan dan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas vaksinasi, sesuai dengan kewajiban hukum mereka, termasuk di bawah hukum humaniter internasional.
- negara mendukung perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang memiliki peran kunci dalam vaksinasi COVID-19.
- negara bagian memelihara dan memperkuat imunisasi rutin dan layanan kesehatan penting. Kampanye campak dan polio telah dihentikan di banyak negara, dan setidaknya 80 juta anak di bawah usia 1 tahun berisiko terkena penyakit dengan kematian yang signifikan seperti campak, difteri, dan polio. Meskipun vaksin COVID-19 sangat mendesak, vaksin lain juga sangat dibutuhkan dan harus disediakan.
Anggota masyarakat, relawan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan pemimpin agama dan masyarakat harus diundang untuk membantu merancang dan melaksanakan rencana mobilisasi vaksin. Melibatkan komunitas dan memberi mereka informasi yang akurat sangat penting untuk keberhasilan program vaksinasi COVID-19 dan keselamatan petugas kesehatan.
“Bersama dengan mitra Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional kami, ICRC siap berkontribusi dalam pendistribusian vaksin COVID-19, terutama di daerah yang terkena dampak konflik dan daerah ‘last-mile’ di sepanjang garis depan, serta di tempat-tempat penahanan,” kata Mardini. “Kami juga akan memprioritaskan vaksinasi rutin dan bekerja untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang vaksin.”