Jakarta (ICRC, KEMLU, TNI) – Pelindungan warga sipil adalah tema besar dari konferensi internasional yang bertajuk “Preparing Modern Armed Forces for Peacekeeping Operations in the 21^st Century” (Mempersiapkan Angkatan Bersenjata Modern untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian di Abad Ke-21) yang diselenggarakan atas kerja sama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta didukung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Indonesia, pada 26-27 Juni 2019.

Konferensi ini menyoroti isu-isu kontemporer serta tantangan dalam operasi pemeliharaan perdamaian di era modern, termasuk pelindungan warga sipil dan pelayanan kesehatan serta peran penjaga perdamaian (peacekeepers) perempuan.

Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla pada tanggal 25 Juni 2019 sementara Keynote speech tentang “Isu-isu Kontemporer & Tantangan dalam Operasi Perdamaian Modern” disampaikan oleh A. M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal PBB urusan Operasi Perdamaian, dan Robert Mardini, Pemantau Permanen ICRC untuk PBB.

Konferensi resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.
Photo: PANGESTIE, Mia Pitria/ICRC“Sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian pada aspek kemanusiaan dari lahirnya konsep Multi Domain Battle (MDB) yang menggabungkan tekonologi persenjataan untuk peperangan darat, laut dan udara secara serentak pada satu operasi militer,” imbuhnya.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menekankan bahwa misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan contoh kolaborasi internasional di bawah bendera PBB, yang selama ini telah memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik di dunia.

“Karena pasukan multinasional merupakan gabungan dari berbagai negara anggota PBB, efektifitas misi perdamaian akan ditentukan oleh negara-negara kontributor. Walaupun saya juga harus tekankan bahwa peacekeeping is more than the sum of its parts. Oleh karena itu, saya menyambut baik topik konferensi yang sangat relevan.”

Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia and Timor-Leste, Alexandre Faite, menggaribawahi pentingnya membuat suatu forum yang secara terbuka membicarakan pengalaman, tantangan, dan pembelajaran yang dapat dipetik dari operasi pemeliharaan perdamaian.

“Selama bertahun-tahun, ICRC mencermati perkembangan isu-isu dan tantangan kemanusian di lapangan. Melalui wadah seperti pertemuan ini, kami berupaya berdialog dengan Negara-negara, pejabat militer dan komunitas kemanusiaan mengenai isu-isu penting seperti ini. Kami menyambut baik Indonesia menganggap isu ini sangat penting di bawah kerangka mandatnya dalam Dewan Keamanan PBB untuk 2019-2020.”

Dalam pernyataannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya menggalang kerjasama regional dan global untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil dan personil medis dalam konflik bersenjata serta peningkatan peran prajurit wanita dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Konferensi ini menandai 20 tahun kerja sama antara ICRC dan TNI di bidang diseminasi hukum humaniter internasional (HHI) bagi perwira TNI dan mempertemukan 145 perwira militer dan atase militer dari 28 negara dan dua organisasi internasional. Dialog antara kedua organisasi ini telah berkembang dari tahun ke tahun, dimana program diseminasi HHI sudah menjangkau lebih dari 20,000 perwira militer Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Fitri Adi Anugrah, ICRC Indonesia, tel: + 62 811 1848 934

Letnan Kolonel Solih, Tentara Nasional Indonesia (TNI), tel: +62 813 1352 5213