ICRC bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan sebuah sesi terkait dengan layanan tangguh dan aman untuk populasi urban/perkotaan yang hidup di tengah kekerasan dalam konferensi PrepCom 3 Habitat III di Surabaya, Indonesia pada tanggal 25-27 Juli 2016. Habitat III adalah Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perumahan dan Pengembangan Berkelanjutan Perkotaan yang akan dilangsungkan di Quito, Ekuador pada bulan Oktober 2016. Tujuan dari Konferensi Habitat III adalah untuk memperkuat komitmen global untuk urbanisasi yang berkelanjutan.

Sesi yang diselenggarakan oleh ICRC difasilitasi oleh Hugo Slim dan menghadirkan 5 orang panelis yaitu, Rachel Banfield, yang mengingatkan kembali pentingnya penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, Micahel Talhami berbicara mengenai layanan yang tangguh dalam konflik yang berkepanjangan, Monther Shoblaq, General Manager dari Fasilitasi Air untuk wilayah perkotaan di Gaza (melalui sambungan skype) mengenai bagaimana memastikan rehabilitasi dan keamanan untuk layanan yang tangguh, dr. Adriana Venny, Koordinator Koalisi GBS yang berbicara tentang rencana aksi Nasional, kerangka untuk perlindungan Perempuan dalam situasi konflik dan Arifin Muh. Hadi, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Pusat yang berbicara tentang kesiapsiagaan respon kemanusiaan untuk menghadapi kekerasan di wilayah perkotaan.

Perkotaan seperti Aleppo dan Falujjah yang hancur mengakibatkan populasi sipil harus berpindah, menghadapi pengepungan dan pemiskinan. Di Sudah Selatan, masyarakat Juba, Wau, Bentiu dan Leer hidup dalam situasi yang penuh keputusaasaan. Konflik bersenjata dan kekerasan adalah penyebab utama dari kemunduran dan terhambatnya pembangunan di banyak wilayah perkotaan. Kesempatan untuk pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah perkotaan menjadi terbelakang dalam beberapa dekade terakhir.

Hugo Slim, selaku Kepala Kebijakan ICRC mengingatkan pentingnya untuk berkomitmen kembali dan memastikan penghormatan atas hukum humaniter internasional. Negara-negara harus berkomitmen untuk memberikan dukungan layanan perkotaan yang tangguh dalam konflik yang berkepanjangan serta pemerintah lokal membutuhkan bantuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang terkena dampak kekerasan perkotaan yang kronis. Rancangan agenda urban terbaru pun mencantumkan satu pasal terkait pentingnya pemerintah dan organisasi perkumpulan sipil untuk mendukung layanan yang tangguh pada saat konflik bersenjata dan perlunya memperkuat kembali penghormatan penuh terhadap hukum humaniter.

WhatsApp Image 2016-08-15 at 11.28.25